Bekasi, ForumJabar.com–Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ancam tutup tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Langkah ini diambil setelah maraknya konflik sosial serta kerusakan fasilitas umum yang diduga imbas dari aktivitas pertambangan.
Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi menyebut bahwa pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan terhadap situasi di Parung Panjang. Ia menilai, banyak perusahaan tambang yang abai terhadap aturan, merusak lingkungan, serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.
“Karena saudara-saudara tidak menaati apa yang menjadi ketentuan pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan,” tegas Dedi.
Dedi menambahkan, jika perusahaan tambang tidak segera berbenah, Pemprov Jabar siap mengambil langkah tegas, mulai dari penutupan sementara hingga permanen. Menurutnya, keselamatan dan kepentingan masyarakat jauh lebih penting dibanding keuntungan sepihak perusahaan.
Aktivitas tambang di Parung Panjang selama ini kerap memicu keluhan warga. Selain menyebabkan kerusakan jalan dan fasilitas umum, aktivitas tambang juga dituding memperparah konflik sosial di kawasan tersebut. Warga menilai keberadaan tambang hanya membawa manfaat ekonomi bagi segelintir pihak, namun meninggalkan beban sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
BACA JUGA :
Kecuali Darurat, Polri Larang Penggunaan Sirene dan Strobo
Dedi memastikan bahwa Pemprov Jabar akan lebih ketat dalam mengawasi aktivitas tambang. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.
“Pemerintah akan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Jika perusahaan tidak patuh, maka penutupan adalah jalan terakhir,” ujar Dedi.
Dedi mengatakan aksi ini menimbulkan konflik sosial. Dia pun menilai perusahaan abai terhadap peraturan pemerintah, aspek sosial dan lingkungan. Pasalnya, jalan yang dilalui merupakan jalan yang belum lama diperbaiki Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliaran jumlahnya,” tutupnya.
