Bekasi, ForumJabar.com–Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merencanakan menambahkan persyaratan bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Syarat tersebut berupa penerima wajib mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Dedi berasalan, tujuan penambahan syarat ini agar distribusi bansos lebih tepat sasaran.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan dilakukan integrasi dengan keluarga berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara hanya menjamin keluarga itu-itu juga yang dapat beasiswa. Keluarga yang melahirkannya yang dijamin, keluarga dia yang dapat bantuan perumahan, dan yang dapat bantuan pangan non-tunai juga keluarga dia,” ujar Dedi di Kota Bandung, Senin (28/4/2025).
Menurut Dedi, kebijakan ini merupakan solusi untuk mengatasi tingginya angka kelahiran di keluarga pra-sejahtera. Ia mengingatkan bahwa biaya persalinan saat ini cukup mahal, dan dana tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
BACA JUGA :
Kemenag : Persiapan Haji Sudah 100 Persen
“Nanti uang negara ngumpul di satu keluarga karena variabel ini banyak. Dia dapat PIP, bantuan rumah, tapi dia tidak bisa mengontrol kelahiran. Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini, melahirkannya bisa mencapai Rp 25 juta. Masa harus terus-terusan mengeluarkan Rp 25 juta untuk melahirkan?” katanya.
Dedi menegaskan pentingnya mengontrol angka kelahiran, terutama di kalangan keluarga pra-sejahtera, agar tidak membebani finansial orang tua.
Ia juga mengajak masyarakat Jawa Barat untuk mengikuti program KB guna mengatur jumlah anak dan jarak antar kelahiran demi kesejahteraan keluarga.
Tak hanya itu, Dedi juga mewacanakan syarat vasektomi bagi pria untuk dapat menerima bansos.
Dedi menyatakan, hal ini setelah ia menemukan fakta banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
“Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasangi listri tapi harus KB dulu,” ucap Dedi seraya menegaskan bahwa laki-laki yang harus KB.
