BPJS Dapat Dana Terbesar dari Anggaran Kesehatan 2026

Jakarta, ForumJabarcom–Belanja kesehatan RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun. Dari total dari tersebut, BPJS mendapat dana terbesar yakni mencapai Rp69 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sebagian besar dana akan digelontorkan untuk bantuan iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi 96,8 juta orang dan iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) BPJS 49,6 juta jiwa. Totalnya senilai Rp69 triliun.

“Untuk anggaran kesehatan, Rp244 triliun. Ini kami bagi jadi membantu layanan kesehatan masyarakat, jadi masyarakat bisa mendapatkan akses dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Ini termasuk iuran jaminan kesehatan, 96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN. Dan yang mereka yang kelas 3 tapi belum membayar penuh, itu juga ditambahkan yaitu 49,6 juta jiwa, totalnya Rp69 triliun,” katanya.  

Dengan besarnya anggaran kesehatan ia berharap masyarakat RI dapat memperoleh akses layanan BPJS.

Sri juga menjelaskan, anggaran kesehatan buat jaminan kesehatan untuk ASN, TNI, dan polri sebesar Rp13,3 triliun. Pemerintah juga akan mervitalisasi rumah sakit di daerah dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun.

BACA JUGA :

Presiden Lantik Jenderal Tandyo jadi Wakil Panglima TNI

 

Lalu ada juga bantuan operasional kesehatan untuk 10.224 puskesmas dan 6.435 Balai KB. Total bantuan operasional yang diberikan sebesar Rp16,3 triliun sepanjang tahun 2026.

“Dalam hal ini puskesmas, posyandu, ada biaya operasi kesehatannya yang dibayar oleh APBN, Rp16,3 triliun,” tutur Sri Mulyani.

Kemudian, dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan untuk layanan masyarakat sebesar Rp41,7 triliun. Lalu, bantuan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dan program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) senilai Rp0,2 triliun atau Rp200 miliar.

Di samping itu, anggaran kesehatan untuk layanan RS Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri, serta pembangunan RS Kejaksan sebesar Rp10,9  triliun. “Dan layanan rumah sakit yang dikelola Kemenhan, Polri itu mencapai 10,9 triliun sendiri,” ungkap Sri Mulyani. (yayat suratmo)

Related posts