Bekasi, ForumJabar.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi membutuhkan dana sekitar Rp1 triliun untuk membangun penerangan jalan umum (PJU) sepanjang 1.061 kilometer. Keberadaan PJU dinilai sangat krusial bagi masyarakat, terutama pengendara yang melintas di wilayah Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, R Yana Suyatna, menjelaskan, bahwa PJU adalah hak warga karena setiap pembayaran listrik bulanan, masyarakat dikenakan pajak PJU.
“Kami terus berupaya menambah jumlah PJU dan memeliharanya agar tetap berfungsi di malam hari,” kata R Yana Suyatna, dikutip tirtabhagasasi, Kamis, 7 Agustus 2025.
Namun, mewujudkan hal ini bukanlah perkara mudah karena terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Setidaknya, dibutuhkan anggaran Rp1 triliun untuk menerangi 1.061 kilometer jalan di Kabupaten Bekasi.
Karena keterbatasan anggaran, pembangunan PJU dapat dikerjasamakan dengan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan investasi, pembayaran dapat dilakukan selama 10 tahun melalui skema kerja sama. Dana tersebut akan diambil dari pajak penerangan jalan yang dibayarkan masyarakat kepada Pemda.
“Tantangan lainnya adalah banyaknya PJU yang padam karena berbagai faktor, seperti kerusakan bohlam, konektor, kabel putus, hingga pencurian kabel,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi di lapangan sangat tidak ideal. Untuk mengelola PJU di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi, Dishub hanya memiliki 6 personel teknis dan satu unit skylift, sehingga sangat terbatas.
Meskipun demikian, untuk menekan biaya, pihaknya berencana menerapkan teknologi smart lighting dan sistem barterisasi pada lampu PJU.
“Biaya perawatan dan penggantian lampu serta pembelian kabel membutuhkan anggaran Rp2-5 miliar per tahun. Sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas,” pungkasnya.
