Bekasi, ForumJabar.com–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) sudah mengirimkan sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas ke barak militer. Ratusan siswa tersebut merupakan angkatan pertama yang mengikuti kegiatan pendisplinan di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung. Mereka dikirim sejak 2 Mei 2025 dan akan mengikuti kegiatan selama dua mingggu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jabar Siska Gerfianti pada Kamis, (8/5/2025) menyebutkan, 272 siswa tersebut merupakan akumulasi dari pertama kali kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu diberlakukan pada 1 Mei 2025.
“Mereka semua ini sudah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya,” ujarnya.
Dijelaskan Siska, 272 siswa tersebut terdiri dari 53 siswa berasal dari sekolah menengah atas (SMA) negeri, dan 6 siswa berasal dari SMA swasta. Sementara dari sekolah Menengah kejuruan (SMK) negeri sebanyak 32 siswa dan sisanya sebanyak 15 siswa berasal dari SMK swasta.
“Yang angkatan yang pertama ini kami laksanakan di Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam III Siliwangi. Ini pesertanya sangat luar biasa,” kata dia.
Selama mengikuti kegiatan di barak militer, para siswa tidak hanya mendapat pendidikan fisik serta disiplin. Tetapi juga diajarkan semangat ketarunaan dan bela negara.
BACA JUGA :
Mulai 2 Mei, Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer!
Tujuan dari program ini agar para siswa memiliki sifat kehati-hatian dan tanggung jawab, sehingga tidak lagi melakukan perilaku yang merugikan dirinya maupun masyarakat.
“Tujuannya ingin membentuk keperibadian positif melalui penguatan integritas, disiplin dan bertanggung jawab,” kata Siska.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, mulai 2 Mei 2025 Pemprov Jawa Barat akan mengirim siswa nakal ke barak militer.
Menurut Dedi, siswa yang terindikasi sulit dibina atau terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal akan “disekolahkan” di barak militer untuk dididik menjadi lebih baik.
Dedi menegaskan, program akan dilakukan secara bertahap dimulai dari daerah yang siap.
“Tidak langsung dilaksanakan di seluruh 27 kabupaten/kota. tapi kita akan mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu. Kemudian, kita akan lakukan secara bertahap,” ujar Dedi, Minggu di Bandung, (26/04/2025).
