Wow! Utang BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar

Bekasi, ForumJabar.com–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat mengkonfirmasi bahwa Pemprov Jabar memiliki tunggakan utang BPJS Kesehatan mencapai Rp 311 miliar.

Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, utang tersebut berasal dari kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan pada periode 2023/2024.

“Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujar Dedi.

Setiap tahun Pemprov Jabar harus membayar iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 900 miliar. Dari jumlah itu, Rp 460 miliar dialokasikan untuk masyarakat dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lalu sisanya untuk masyarakat non-DTKS yang diusulkan oleh kabupaten dan kota.

“Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Jabar sedang menghitung alokasi anggaran untuk melunasi tunggakan tersebut. “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi.

Sebelumnya, tunggakan ini pertama kali diungkap oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).

Dedi mengatakan besarnya dana hibah di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, yang dinilainya telah mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Lalu ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap akses layanan kesehatan masyarakat yang tidak bisa diabaikan.

“Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” kata Dedi. 

Related posts