Dedi Mulyadi : Kepala Daerah Tunduk Pemerintah Pusat

Bekasi, ForumJabarcom–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi imbauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan Retret di Magelang.

Menurut Dedi, ketika menjadi kepala daerah maka ketaatan utama sebagai kepala daerah adalah pada sistem yang ada dalam pemerintahan.

Dedi menyatakan, tetap menghormati keputusan Megawati selaku Ketua Umum Partai PDIP. Namun Dedi mengingatkan bahwa, kepala daerah biar bagaimanapun merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah,” kata Dedi di Bandung, Jumat (21/2/2025).

BACA JUGA :

6 Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku Menurut KPK

 

Menurut Dedi, ketika seseorang menjadi Kepala Daerah maka ia harus mengikuti sistem pemerintahan dan tunduk kepada pemerintah pusat.

“Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21–28 Februari 2024 di Akmil, Magelang, Jateng. 

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

 

Related posts