Jakarta, ForumJabar.com–Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf mengkonfirmasi bahwa sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi bermain judi online (judol).
Kementerian Sosial kemudian menindak dengan mencoret 228 ribu sebagai penerima bansos. Sementara sekitar 375 ribu rekening lainnya masih didalami.
“Data ini kami peroleh dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos. Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos,” kata Syaifullah di Jakarta, Sabtu (10/8/2025).
Pendalaman oleh Kemensos dengan menyisir profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi para penerima, mengingat dalam data itu ditemukan pula sejumlah penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.
BACA JUGA :
Terangi Jalan 1.061 KM, Pemkab Bekasi Butuh Dana Rp 1 Triliun
“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Dan kondisinya bila tidak sesuai, akan kami coret,” ujarnya.
Soal Bansos yang tidak tepat sasaran, kata Syaifullah, memang menjadi sorotan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data bansos nasional.
“Dengan inpres ini, kita sedang konsolidasi, data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” ucap Syaifullah.
Syaifullah juga menanggapi soal 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah.
Ia mengaku hal ini baru terdeteksi karena proses konsolidasi data bersama PPATK baru berjalan sejak Februari 2025, namun dia memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kita baru mulai konsolidasi sejak Inpres itu keluar. Kami proaktif, tidak hanya dengan PPATK tapi juga pemerintah daerah dan bank penyalur. Kalau masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan nama penerima, bisa melalui aplikasi Cek Bansos,” katanya.
Syaifullah mengajak masyarakat termasuk media massa untuk ikut mengawasi serta melaporkan ketidaksesuaian data.
Namun dia juga mengharapkan setiap pelaporan yang masuk bisa dilengkapi dengan data dan bukti, agar bisa ditindaklanjuti.
“Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Silakan sampaikan lewat aplikasi dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti. Mari kita pastikan Bansos ini bisa diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak,” tuturnya menambahkan.
